Rp200 Juta Sehari! – Kehilangan Pemasukan Klub Indonesia Tanpa Kompetisi

DISCLAIMER: Tulisan ini tidak berupaya mempertentangkan aspek mana yang lebih penting antara kesehatan atau ekonomi.

Entah siapa yang tahu kompetisi sepakbola Indonesia kapan dimulai lagi. Sejak dihentikan akibat pandemi Covid-19, Maret 2020, masyarakat Indonesia belum dapat kembali menyaksikan pertandingan sepakbola domestik. Tidak bisa dibantah, kesehatan adalah hal paling utama. Namun, ada banyak orang yang menyandarkan hidup pada sepakbola, terutama para pemain dan keluarga yang harus mereka nafkahi.

Saya mendengar banyak cerita pemain yang kebingungan karena pemasukan utamanya lenyap. Klub-klub mulai angkat tangan. Madura United, Persebaya Surabaya, dan terbaru Persipura Jayapura membubarkan tim karena tak lagi sanggup menanggung beban gaji pemain. Inilah wajah sepakbola Indonesia, yang gegap gempita dipuja para fans setia di stadion maupun media sosial, tapi fondasinya rapuh bak istana pasir.

Mayoritas klub tidak memiliki perencanaan jangka panjang, apalagi menyediakan jaring pengaman guna menghadapi situasi force majeur semacam pandemi ini. PSSI, selaku otoritas sepakbola tertinggi tanah air, hingga tulisan ini dibuat tidak bisa memberikan jaminan kapan liga berputar kembali. Izin penyelenggaraan tergantung izin keamanan yang diberikan Kepolisian RI.

Gegap gempita, tapi fondasi sepakbola Indonesia rapuh bak istana pasir

Lalu, tanpa kompetisi yang bergulir, berapa besar kerugian yang harus ditanggung sebuah klub?

Tidak mudah menyusun perhitungan ini karena hampir tidak ada klub Indonesia yang membuka laporan keuangan secara publik. Satu-satunya yang dapat dijadikan acuan adalah Bali United, klub Indonesia dan Asia Tenggara pertama yang terjun ke lantai bursa sejak pertengahan Juni 2019.

Berdasarkan laporan keuangan terakhir yang terdaftar di IDX (Bursa Efek Indonesia) per 30 Juni 2019, Bali United memperoleh pemasukan dengan perincian sebagai berikut:

  • Komersil: Rp3.804.102.291
  • Kontribusi: Rp3.050.800.000
  • Pertandingan – bersih: Rp1.669.423.392
  • Sponsorship: Rp41.848.901
  • Live video streaming dan rekaman video: Rp12.587.789.976
  • Lain-lain: Rp9.685.485.023
  • Total: Rp72.646.502.348

Pendapatan komersil adalah pemasukan yang diperoleh klub melalui eksploitasi logo dan foto pemain Bali United melalui perjanjian sponsor dan perjanjian komersial lainnya. Termasuk pula penjualan merchandise klub dan pendapatan tur.

Lalu, pendapatan kontribusi merupakan pembagian pendapatan dari aktivitas komersial kompetisi, termasuk sponsorship dan hak siar, berdasarkan keikutsertaan yang dinegosiasikan secara terpusat oleh PT Liga Indonesia Baru, AFC, dan operator kompetisi domestik lain.

Tidak ada kompetisi mungkin tidak menghilangkan seluruh sektor pemasukan tersebut, tapi tetap saja sebagian besar pendapatan tidak mengalir ke kas klub. Berdasarkan angka total pendapatan di atas, perkiraan hilangnya pemasukan klub adalah Rp6 milyar sebulan. Atau, kira-kira Rp200 juta sehari.

Di luar biaya overhead, klub hilang pemasukan Rp6 milyar sebulan atau Rp200 juta sehari!

Sementara, pengeluaran klub berjuluk Laskar Semeton itu adalah sebesar Rp62.188.301.283. Sejumlah aspek pengeluaran adalah seperti gaji, bonus, medical dan tunjangan, hingga perjalanan dinas, sewa aset dan peralatan, atau pajak PPh 21.

Dengan mengecualikan sejumlah sektor pengeluaran yang bisa dipangkas karena pandemi, seperti biaya promosi dan iklan, perjalanan dinas, serta keamanan; kita tinggal menghitung biaya overhead klub antara lain untuk gaji pemain dan pegawai.

Untuk pos itu saja, Bali merogoh kocek hingga Rp17,1 milyar. Biaya tersebut masih ditambah dengan kebutuhan operasional kantor; telepon, fax, internet; listrik, air, gas; serta perbaikan atau perawatan aset. Kita asumsikan total pengeluaran menjadi Rp20 milyar atau Rp1,6 milyar sebulan.

Artinya, dengan semua asumsi di atas, Bali United harus menanggung kerugian sebesar Rp6 milyar per bulan selama kompetisi tidak diselenggarakan. Mesti dicatat pula, klub harus mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp1,6 milyar sebulan.

Jumlah di atas tentu tergantung dari anggaran masing-masing klub. November lalu, klub peserta Liga 2 seperti Muba Babel United dan Sriwijaya FC menyatakan jumlah kerugian yang mereka alami karena penundaan kompetisi berkisar antara Rp5-6 milyar. Jumlah itu baru mencakup biaya perekrutan pemain di awal musim, akomodasi, serta dana down payment kontrak pemain. Belum termasuk biaya operasional sehari-hari.

Mudah-mudahan segera ada solusi positif bagi mereka yang menyandarkan hidup pada sepakbola domestik.

Tantangan & Kesempatan Kenormalan Baru Sepakbola Indonesia

Ini skenario ideal sepakbola Indonesia menyambut awal dasawarsa baru 2020-an dengan asumsi super-ideal, yakni penerapan dan pemberlakuan kenormalan baru yang konsisten.

Paradoks sepakbola dan politik

Pandemi membuktikan sebuah paradoks. Sepakbola Indonesia masih menjadi alat politik yang diandalkan, tapi ironisnya kebijakan politik tidak bisa menjadi fundamental yang kokoh bagi pengembangan sepakbola. Namun, sepakbola dan politik tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hal yang perlu dilakukan adalah pemisahan kepentingan antara kedua unsur tersebut.

Pentingnya “good governance”

Dari poin di atas, pandemi bisa memberikan kesempatan bagi sepakbola Indonesia untuk berpikir ulang tentang pentingnya melakukan “good governance”. Mulai dari level teratas seperti federasi hingga terbawah seperti grassroots.

Harmoni klub dan otoritas

Dari poin pertama, government relations atau juga relasi dengan otoritas (seperti misalnya Kepolisian RI selaku pemberi izin keamanan) masih sangat vital di luar pentingnya pemasukan kas klub melalui tiket pertandingan dan hak siar. Bagaimana caranya menciptakan jembatan harapan antara klub dan otoritas?

Kembali ke bakat lokal

Pandemi juga memaksa pembatasan perjalanan dari satu negara ke negara lain. Transfer internasional bukan hal yang mustahil, tapi sang pemain harus melengkapi sejumlah persyaratan seperti menjalani tes usap serta karantina sebelum dapat bergabung ke sebuah klub baru. Keterbatasan ini menciptakan peluang bagi pasar transfer liga Indonesia untuk memunculkan lebih banyak pemain berbakat lokal di dalam kompetisi.

Format kompetisi

Pembatasan perjalanan juga dapat mengembalikan format kompetisi tier tertinggi menjadi ke dua atau banyak wilayah. Banyak kota antarpulau mesti dijangkau dengan transportasi udara, yang lagi-lagi menerapkan pula sejumlah persyaratan perjalanan. Penerapan format kompetisi regional ini dapat memberikan peluang untuk mengokohkan kompetisi divisi bawah sebagai fundamental sepakbola nasional.

“Coaching courses”

Periode tanpa sepakbola mendorong sejumlah para pemain yang masih aktif untuk mengambil kursus kepelatihan. Ini semacam berkah tersembunyi karena Indonesia masih kekurangan pelatih sepakbola. Mudah-mudahan makin banyak coaching courses yang diselenggarakan semasa penerapan kenormalan baru.

Berpikir ulang tentang stadion

Ini aspek penting bagi pemasukan klub. Kenormalan baru dapat menjadi momentum untuk menciptakan stadion sebagai tempat yang ramah bagi para penonton untuk menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman. Pendeknya, diperlukan perencanaan mitigasi yang baik supaya ke depannya tidak perlu ada korban jiwa yang jatuh di dalam maupun sekitar stadion.

Alokasi anggaran Piala Dunia U-20 2021

Malam Natal lalu, FIFA mengumumkan pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2021. Meski demikian, FIFA tetap memberikan kesempatan bagi Indonesia menjadi tuan rumah turnamen dua tahun berikutnya. Anggaran Pemerintah, yang memang menjadikan Piala Dunia U-20 sebagai program mercusuar, telah terlanjur disetujui dan digunakan untuk persiapan tim. Seiring pembatalan, sisa anggaran akan kembali ke kas negara. Mungkin kah dana tersebut dapat dialokasikan lagi ke sejumlah sektor pembangunan olahraga seperti pembinaan atlet usia dini, coaching courses, atau mitigasi stadion? Tidak cuma untuk sepakbola, tapi olahraga tanah air secara keseluruhan. Rasanya itu lebih penting daripada mengucurkan seluruhnya untuk menyelenggarakan turnamen internasional salah satu cabang olahraga belaka. Mari menunggu kebijakan Pemerintah untuk hal ini.